Jakarta - Sikap Presiden SBY terkait pembangunan gedung pemerintahan tidak sekaku DPR. SBY meminta agar jajarannya melakukan revisi terkait pembangunan gedung baru pemerintahan. Seandainya tidak memenuhi standar kepatutan mesti dibatalkan.
"Saya menginstruksikan, setelah dilakukan pengecekan rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan yang dikeluarkan, bahkan dalam bahasa saya tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda dulu, untuk dilakukan revisi penyesuaian. Bahkan barangkali kalau memang tidak sangat diperlukan bisa ditunda dan dibatalkan," kata SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (7/4/2011).
SBY mewanti-wanti agar jajaran pemerintahan benar-benar melakukan kajian, meskipun anggaran pembangunan sudah ada dalam APBN 2011.
"Dalam hal ini Menteri PU, Mendagri, Menkeu agar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dengan semua kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, provinsi serta kabupaten kota," jelasnya.
SBY juga meminta jajaran UKP4R untuk melakukan pengawasan atas instruksi yang dia berikan. "Saudara Kepala UKP4 juga bisa melakukan pengawasan atas implementasi dari instruksi saya ini," tuturnya.
0 komentar:
Posting Komentar